Jumat, 13 Januari 2012

Analisis Mengenai Sengketa Perbatasan Indonesia dan Malaysia


Oleh: Liberta bintoro Ranggi Wirasakti
LATAR BELAKANG
"Bahwa kita harus dapat menguasai lautan kita, kalau kita hendak mendjamin keamanan negara kita seluruhnja. Selama keadaan ini belum tertjapai, maka keselamatan negara kita selalu dapat terantjam, karena dengan demikian maka djustru lawanlah jang akan mempergunakan kemanfaatan2 keadaan fisik daripada Nusantara kita." (Pidato Letnan Jenderal Abdul Haris Nasution di depan Sidang Pleno Dewan Perancang Nasional (sekarang Bappenas), di Bandung, 13 Januari 1960 tentang Pembangunan Angkatan Perang)

Setelah berkali-kali terjadi sengketa wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, seperti sengketa mengenai Sipadan dan Ligitan, Ambalat, kini terkuak permasalahan baru yang menjadi headline dan menghiasi halaman depan pada media massa salah satunya Solopos. Pada Koran Solopos tanggal 10 Oktober 2011 terdapat berita dengan judul “Malaysia Caplok Wilayah RI”. Malaysia diberitakan mencaplok wilayah Indonesia di dusun Camar Bulan, Desa temajuk, kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, dan Pantai Tanjuk Datuk, kalimantan Barat.
Persoalan berawal dari Malaysia mengklaim wilayah Camar Bulan adalah wilayah Malaysia dengan mendasarkan kepada MoU pada Tahun 1975 di Kinabalu (Malaysia) dan 1978 Di Semarang (Indonesia) tentang hasil pengukuran bersama tanah tersebut, namun MoU adalah bersifat sementara atau tidak tuntas atau bisa ditinjau lagi (modus vivendi),  jika berdasarkan fakta dan juga dokumen peta, maka MoU yang sifatnya sementara tersebut tidak sesuai dengan Peta Negara Malaysia dan Federated Malay State Survey Tahun 1935, sehingga Indonesia dirugikan 1.449 Ha dan juga bertentangan dengan Pemetaan Kapal pemetaan Belanda van Doorn Tahun 1905 dan 1906 serta Peta Sambas Borneo (N 120-E1098/40 Greenwid, tetapi kemudian Malaysia buru-buru memasukan Outstanding Boundary Problems (OPB) Camar Bulan kedalam Peta Kampung Serabang, Serawak, Malaysia.
Dengan latar belakang tersebut, penulis mencoba menganalisis mengenai dasar hukum wilayah perbatasan tersebut dengan pendekatan Konvensi PBB tentang hukum laut yang dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS). Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dalam UU No. 17 tahun 1985. Salah satu hal penting yang diatur dalam UNCLOS 1982 dan terkait erat dengan Indonesia adalah yurisdiksi dan batas maritim internasional. UNCLOS mengatur kewenangan sebuah negara pantai terhadap wilayah laut (laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi ekskluif, dan landas kontinen). Selain itu diatur juga tatacara penarikan garis batas maritim jika terjadi tumpang tindih klaim antara dua atau lebih negara bertetangga, baik yang bersebelaan (adjacent) maupunberseberangan(opposite).

PEMBAHASAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara maritim telah mendapatkan pengukuhan statusnya dengan Hukum Laut Internasional 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982). Dengan demikian NKRI telah mendapat jaminan atas hak-haknya sebagai negara maritim, namun juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya di laut terhadap dunia (pelayaran) Internasional. Berkah yang diberikan UNCLOS 1982 ini sepatutnya kita syukuri, karena Indonesia-lah negara yang paling diuntungkan, mengingat NKRI adalah negara maritim yang memiliki wilayah perairan terluas, lebih luas dari wilayah daratan (3x luas daratan :luas daratan 2.027 km2, luas perairan 6.184.280 km2)
UNCLOS 1982 merupakan Hukum dasar atau pokok di bidang kelautan telah mengatur rejim rejim hukum laut yang selama lebih dari 25 tahun diperjuangkan Indonesia, yaitu ketentuan ketentuan tentang : perairan pedalaman (inland waters), perairan kepulauan (Archipelagic waters), laut wilayah/teritorial (Territorial waters), landas kontinen (Continental Shelf), zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan zona tambahan. Dalam UNCLOS tersebut memuat ketentuan atau peraturan tentang bagaimana menentukan titik pangkal (base points), garis pangkal (base lines) dan ketentuan jarak serta cara-cara penentuan setiap rejim perairan. Sebagai konsekwensi dari adanya rejim Hukum Laut Internasional (HLI), Indonesia dihadapkan pada beban tugas yang berat yaitu mengelaborasi dan menjabarkan Hukum Laut Internasional ini untuk kepentingan sendiri dan untuk pengaturan lalu lintas laut internasional yang cukup padat (karena kedudukan wilayah NKRI yang strategis) serta melaksanakan perundingan dengan negara-negara tetangga untuk menentukan batas perairan, semua itu perlu dilakukan dalam rangka penegakan wilayah kedaulatan NKRI.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai hak mengelola (yurisdiksi) terhadap ZEE.  Hal itu kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No. 17 tanggal 13 Desember 1985 tentang pengesahan UNCLOS. Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) mencapai jarak 200 mil laut, dikukur dari garis dasar wilayah Indonesia ke arah laut lepas.   Ketetapan tersebut kemudian dikukuhkan melalui UU Nomor 5/1983 tentang  ZEEI. Konsekuensi dari implementasi undang-undang tersebut adalah bahwa luas wilayah perairan laut Indonesia menjadi sekitar 5,8 juta Km2.
 Berdasarkan tulisan Awani Irawati yang merupakan peneliti mengenai perbatasan di P2P LIPI. Penulis dapat menyimpulkan ada tiga hal pokok yang bisa menjelaskan isu perbatasan di Camar Bulan dan Tanjung Datuk ini, yaitu warisan sejarah kolonial, legalitas, dan politis.
Pertama, semua masalah perbatasan negara Indonesia merupakan peninggalan Belanda dan ini mengandung makna uti possidetis menurut hukum internasional. Artinya, wilayah teritorial dan lainnya adalah milik negara bersangkutan sesuai dengan hukum internasional.
Perjanjian perbatasan 1891, 1915, dan 1918 antara Belanda dan Inggris atas Kalimantan-Malaysia, hanya mencantumkan penentuan batas pemisah wilayah mengikuti perbatasan alam (watershed) seperti garis pegunungan tertinggi, punggung pegunungan, aliran sungai, dan hutan. Pencantuman garis-garis batas lurus, apa lagi penentuan titik dasar (basepoint) untuk penarikan garis dasar antara Kalimantan dan Sarawak secara detail, saat itu belum disebutkan. Dan, karena status Indonesia maupun Malaysia hanya sebagai ‘objek’ kepemilikan di bawah kekuasaan kolonial Belanda dan Inggris, otomatis mereka ini hanya dipandang sebagai “benda mati” yang bisa ditukar, dija minkan, bahkan diserahkan ke pihak lawan. Sampai pada pe nan datanganan MoU 1975 (di Kinabalu) dan MoU 1978 (di Semarang) antara Indonesia dan Malaysia, menjadikan wilayah Tanjung Datu masuk ke dalam wilayah Malaysia. Tiada penjelasan mendasar mengapa Indonesia saat itu tidak melakukan protes.
Kedua, aspek legalitas di mana kedua pihak yang bermasalah sama-sama meratifikasi UNCLOS 1982 dan tunduk pada hukum internasional. UNCLOS sangat jelas, bagi pihak yang sudah meratifikasinya harus memahami dan tunduk pada aturan yang di tetapkan.
Sementara, hukum kebiasaan (customary law), yang juga menjadi salah satu sumber hukum internasional mengaitkan kepe milikan wilayah yang cukup banyak diikuti oleh negara melalui pendudukan (occupation), penetapan (prescription), penambahan (accretion), penyerahan (cession), dan penaklukan (conquest) (Syamsumar, 2010: 246). Namun, hukum ini pun kini tidak lagi diakui mengingat cara-cara kekerasan/pe rang yang ditempuh dalam memperoleh wilayah baru tidak sesuai dengan Piagam PBB. Sekalipun isu pemindahan batas wilayah perbatasan oleh pihak Malaysia di kampung Camar Bulan, Desa Tanjung Datu di Kabupaten Sambas, Kalbar, dianggap (oleh kita) sebagai bentuk pendudukan (occupation), rasanya ini kurang tepat. Maksud pendudukan di sini lebih bermakna pada suatu wilayah yang diduduki di mana sebelumnya tidak ada pihak lain yang memiliki. Faktanya, apa yang dilakukan Malaysia itu bukan “pendudukan” atas wilayah Kalbar yang tidak berpenghuni. Ini lebih didorong oleh keinginan untuk menambah Malaysia saja. Dan tindakan ini jelas melawan hukum.
Ketiga, aspek politis biasanya terkait erat dengan pendekatan keamanan yang terkesan sentralistik. Mengapa Malaysia bisa melakukan pergeseran patok sehingga mengurangi wilayah perbatasan Indonesia ini adalah terkait erat dengan masalah keamanan di sekitar perbatasan itu.
Dengan berdasarkan pada tulisan Kol. CTP Drs. Umar S. Tarmansyah, Puslitbang Indhan Balitbang Dephan) mengenai wilayah perbatasan Republik Indonesia, penulis dapat simpulkan penetapan batas wilayah negara di darat lebih sulit, karena menyangkut banyak faktor kendala yaitu :
1.  Sumberdaya alam (SDA),
2. Kesamaan etnik penduduk, beserta tradisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya dan agama/ kepercayaan,
3. Kondisi geografis/geomorfologis zona perbatasan dan
4. Perbedaan pandangan dari dua negara yang berbatasan.

Namun bagaimanapun batas negara adalah sesuatu yang wajib adanya, karena menjadi satu persyaratan berdirinya sebuah negara yang menyebutkan adanya suatu wilayah yang pasti; yang tentunya jelas batas-batasnya. Bilamana batas yang legal/tetap belum dapat diwujudkan, paling tidak harus ada kesepakatan batas sementara (provisional arrangement). Tanpa adanya border lines, pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di zona perbatasan akan sangat susah dicegah dan diberantas.

Faktor-faktor Penyebab Lemahnya Kondisi Perbatasan Negara.

a. Wilayah perbatasan jauh dari pusat pemerintahan, menyebabkan rentang kendali (span of control) dan pengawasan pemerintah terhadap wilayah perbatasan sangat lemah.
b. Masih ada beberapa segmen batas (darat dan laut) yang bermasalah (belum ada kesepakatan kedua belah pihak). Sementara itu garis batas yang sudah ditegaskan diukur dan diberi patok batas juga belum ditetapkan secara hukum.
c. Keterbatasan kemampuan dan kekuatan aparatur keamanan perbatasan menyebabkan lemahnya pencegahan, penangkalan dan pemberantasan aktivitas pelanggaran batas dan kejahatan yang terjadi di daerah perbatasan.
d. Medan yang berat dan jauhnya kawasan perbatasan dari pusat-pusat pemerintahan serta permukiman penduduk, memberikan peluang yang besar terjadinya border crimes seperti : illegal logging/mining/fishing, human trafficking, penyelundupan, illegal immigration, perompakan (piracy) dan lain-lain.
e. Rendahnya kesadaran geografi maritim, sehingga masyarakat kita tidak memiliki kebanggaan atas wilayah perairan yang luas dan kaya sumberdaya. Hal ini terbuktidengan hanya sedikitnya penduduk Indonesia yang berkiprah/bermata pencaharian di laut.
f. Lemahnya hukum dan peraturan perundang-undangan perbatasan. Hal ini tidak lepas dari belum absahnya (legal) garis batas negara karena peraturan perundangundangantersebut, salah satu rujukan utamanya adalah garis batas negara yang sudah tetap/absah belum ada.
g. Kevakuman aktivitas di kawasan perbatasan. Penduduk perbatasan yang sangat jarang menyebabkan rendahnya aktivitas penduduk bahkan pada kawasan pedalaman perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut yang letaknya sangat jauh dari pulau-pulau berpenduduk sama sekali tidak ada aktivitas.

Sedangkan Persoalan OPB Tanjung Datuk sampai saat ini masih dalam proses perundingan di JIM (The Joint Indonesia- Malaysia Boundary Commite On Demaration and Survey Internaional Boundary) antara delegasi Indonesia yang dipimpin Sekjen Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Penempatan patok pilar SRTP 01 secara sepihak oleh petugas ukur Malaysia di Tanjung Datok secara yuridis memberikan konseuensi hukum yang merugikan Indonesia, karena pergeseran pada titik kordinat 1 detik garis lintang utara (30,866 meter x 12 Nautical Mile Laut x 1.852 meter = 685.980,799 m² = 68,598 ha di Zone Laut Teritorial), serta implikasinya terhadap border line dangkalan Niger Gosong, dengan demikian langkah pemerintah RI antara lain menyampaikan nota protes kepada Malaysia.
Dengan merujuk pada pendapat Turiman Fachturahman Nur  dalam tulisan berjudul ” Penyelesaian Kasus Tapal Batas Dusun Camar Bulan secara Elegan” Penyelesaian sengketa atas zone Camar Bulan, Tim JIMBC Indonesia seharusnya dapat meyakinkan pada Tim Malaysia bahwa MoU 1976 di Kucing dan MoU 1978 di Semarang masih berbentuk sebuah kesepakatan dari petugas lapangan dan belum mewakili negara fihak, sebab yang berhak menandatangani perjanjian borderline antar negara adalah kepala negara atau kepala pemerintahan, dengan kata lain MoU 1976 dan 1978 bersifat prematur dalam hukum internasional atau diklasifikasikan sebagai modus vivendi (dapat ditinjau lagi) sehingga dengan demikian negara fihak sebenarnya secara hukum masih harus melakukan identification, rafication, and maintanance.
Pekerjaan rumah pemerintah yang harus diprioritaskan adalah menetapkan Undang-undang Batas Negara dan menyelesaikan peta wilayah laut dan darat (dengan memberdayakan peran Dittopad, Dishidros, Pusorta Dephan, Depdagri, Deplu RI dan Instansi terkait lainnya), dan sesegera mungkin mendepositkan data Base koordinat geografi titik-titik garis pangkal (base line and base point) ke lembaga internasional PBB, sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat (2) UNCLOS III 1982. Adanya Undang-undang Batas Negara untuk kepastian hukum dan kejelasan pemanfaatan SDA (darat dan laut) dalam rangka kesejahteraan dan untuk keperluan TNI ketika menjaga kedaulatan NKRI.
Yang tetap harus menjadi perhatian semua fihak, jika lima titik out standing boundary problems di Kalbar belum dapat diselesaikan, tentu akan menjadi ganjalan dalam proses legalitas border line tingkat internasional pada lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konsekwensinya bahwa Negara fihak secara yuridis belum dapat menerbitkan undang-undang perbatasan, karena undang-undang jika sudah disyahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan, maka undang-undang negara berlaku universal karena terkait dengan kepastian hukum itu sendiri.
Tim JIMBC segera melaksanakan tahapan Penegasan Batas terkait dengan Outr Standing Boundary Problems di Camar Bulan, Batu Aum, Sei Buan, Gunung Raya, patok Pilar D.400 dan terkait dengan penerapan watershed maupun penempatan pilar SRTP 01 secara sepihak oleh petugas ukur Malaysia, dengan demikian kekawatiran masyarakat dan kepastian hukum border line  segera terjawab,  adapun  salah satu tahapan proses  ratifikasi : a.Rekon (recce): pencarian garis batas negara dilapangan mengikuti ketentuan watershed di lokasi yang akan di survei dan jika tidak ditemukan watershed, ditempuh dengan pola garis lurus (straigth line). b.Rintisan (clearing)pembersihan jalur   pengukuran antara 2 (dua) tempat yang akan ditanam tugu patok pilar batas dengan cara rintisan ataupun penebangan pohon yang menghalang-halangi pekerjaan lapangan. c. Tanam tugu/ patok pilar batas (Boundary Makers Planted):  penanaman tugu/ patok pilar batas negara sesuai tempat yang ditentukan bersama. d.Pengukuran situasi (tacheometric):yaitu kegiatan pengukuran untuk mendapatkan data ukur situasi watersheed dengan mengukur arah dan jarak dari patok batas ke arah depan (intersections) dan belakang (resections), juga arah samping kanan dan kiri maksimal sejauh 50 meter. e. Pengukuran poligon (demarcation):pengukuran untuk mendapatkan data arah dan jarak antara 2 tugu patok batas dengan alat elektronik GPS untuk mendapatkan koordinat dan tinggi tugu patok batas negara yang diukur dalam hitungan meter di atas permukaan air laut.
Setelah lima tahapan dapat diselesaikan oleh Tim JIMB yang perlu segera dilaksanakan oleh Indonesia adalah sosialisasi ”tapal batas”, hal ini menjadi penting jika sebuah kepentingan sudah sangat mendesak apalagi negara tetangga lebih dahulu siap dengan program strategis daerah perbatasan, salah satu kelemahan pembangunan daerah perbatasan adalah sosialisasi program yang berhadapan dengan kepentingan masyarakat perbatasan, oleh karena itu sosialisasi hukum boundary line menjadi sangat penting dilakukan.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar